Demonstrasi besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025), yang awalnya damai, akhirnya berubah menjadi kericuhan.

Laporan dari jawapos.com menunjukkan bahwa warga yang marah membakar mobil polisi di depan rumah dinas Kapolres Pati. Ribuan massa telah berkumpul di Pendopo Kabupaten sejak pagi untuk menyampaikan protes.

Mereka mendesak Bupati Sudewo mundur meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% telah dibatalkan. Kericuhan terjadi saat massa bergerak ke depan rumah dinas Kapolres.

Kantor Berita Antara melaporkan bahwa warga sejak pagi berunjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya karena dianggap arogan.

Aksi unjuk rasa awalnya digelar di Alun-alun Kota Pati, depan pintu masuk Pendopo Kabupaten. Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator mengatakan Bupati Sudewo perlu dilengserkan karena bersikap arogan.

Mereka mengingatkan massa untuk tetap tertib dan tidak merusak. “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful.

Protes ini dimulai dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.

Kenaikan tersebut, meski tidak diterapkan untuk semua objek pajak, menimbulkan kemarahan karena pernyataan Bupati Sudewo yang dianggap menyinggung perasaan masyarakat. Sebagai protes, warga mengumpulkan air mineral di sepanjang trotoar depan pendopo Kabupaten Pati.

Pada hari yang sama, Bupati Sudewo menemui demonstran di depan Kantor Bupati, meminta maaf, dan berjanji akan bekerja lebih baik.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ucap Sudewo di hadapan massa aksi sebagaimana dilansir dari detikcom.

Massa sempat tertib ketika Sudewo muncul, namun aksi kembali ricuh dengan pelemparan botol air dan sandal. Sudewo kemudian kembali ke dalam kantor Bupati Pati.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dilansir dari Antara, meminta kepala daerah mempertimbangkan aspek sosial agar lebih pro rakyat dalam kebijakan.

Pernyataan ini disampaikan Tito di Denpasar, menanggapi kejadian di Pati yang dianggap tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Saya minta kepala daerah lain dalam membuat kebijakan-kebijakan jangan hanya melihat aspek normatif hukum, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, dampaknya ke masyarakat gimana,” kata Tito.

Pemerintah membatalkan kenaikan pajak yang rencananya untuk pembangunan daerah, tetapi Bupati Sadewo mengatakan hal itu menunda beberapa proyek.

Tito mengingatkan bahwa meski retribusi mendukung pendapatan daerah, kemampuan masyarakat harus diperhatikan.

“Jangan disamaratakan, ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu, kenaikan Rp10.000-Rp15.000 itu berarti bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi, saya minta mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya tolong dalam membuat kebijakan itu betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial kemampuan masyarakat,” sambungnya.

—