Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa proyek revitalisasi tambak di pantura Jawa Barat dalam tahap awalnya mampu menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.

“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.

Revitalisasi ini juga memicu dampak positif lain seperti penyediaan tempat tinggal untuk tenaga kerja.

“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,” kata Trenggono.

Dia juga menyatakan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangatlah vital. Selain itu, investasi sebanyak Rp26 triliun akan disalurkan ke wilayah pantura untuk pengembangan budidaya.

“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,” katanya.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan demi ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan revitalisasi pada 78 ribu hektare tambak kurang produktif sepanjang pantai utara Jawa.

Program revitalisasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 dengan tahap pertama di Provinsi Jawa Barat, meliputi 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Untuk mempercepat program revitalisasi tambak Pantura, pada 25 Juni 2025 sudah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di keempat kabupaten tersebut.

—