Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.
“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,”
kata Mentan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mentan menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa di Indonesia sangat besar. “Kita hilirisasi kelapa dalam menjadi coconut milk danmenjadi VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kenaikannya, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, dikali lima puluh, itu akan menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,”
jelas Mentan.
Selain kelapa, pemerintah juga menargetkan hilirisasi komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80% kebutuhan dunia. Produk turunan gambir bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk bahan tinta Pemilu dan kebutuhan rumah tangga.
Langkah yang sama juga diterapkan pada komoditas sawit. Tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, dan mentega. “Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,”
imbuh Amran.
Untuk mendukung program ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun guna pengembangan perkebunan dan hortikultura. “Kita akan berikan benih, bibit kepada seluruh petani Indonesia. Luar perkebunan kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,”
kata Mentan.
—







