Pemerintah mengungkapkan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 akan mencapai 5,2%. Keyakinan ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,” kata Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional, indikator makro ekonomi, serta upaya mendorong konsumsi akhir tahun dan penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga akan menjadi prioritas.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,” kata dia.

Airlangga melaporkan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan masih mencatatkan surplus, dengan cadangan devisa pada level yang tinggi. Pertumbuhan kredit nasional tetap positif, didukung oleh likuiditas yang kuat, yang diyakini akan berdampak positif pada perekonomian di tahun mendatang.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, pemerintah akan mendorong konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik melalui belanja daring maupun ritel nasional. Pariwisata juga terus digiatkan dengan berbagai acara nasional sepanjang Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Airlangga juga menyarankan kebijakan fleksibilitas kerja untuk mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Di sisi lain, penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga terus menjadi perhatian, termasuk perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, dengan capaian positif dalam inklusi keuangan nasional.

“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,” kata dia.

—