Pemerintah Provinsi Jakarta diimbau untuk tidak mengabaikan program penanganan banjir, meskipun Dinas Sumber Daya Air mengalami pengurangan anggaran. Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa dana untuk Dinas Sumber Daya Air akan dipangkas cukup signifikan pada tahun anggaran 2026. Walaupun Yuke tidak memaparkan detail pemotongan tersebut, dia menekankan pentingnya prioritas penanganan banjir di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.

“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,” ungkapnya di Kantor DPRD, Selasa (28/10/2025).

Yuke meyakini bahwa meskipun anggaran mengalami efisiensi, program utama dan aduan masyarakat tetap dapat dikelola dengan baik. Dukungan dari anggaran dinas dan suku dinas diyakini masih memadai untuk menjalankan proyek-proyek utama. Selain itu, proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air akan dioptimalisasi agar tidak ada pergeseran termin yang signifikan.

“Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,” katanya.

Yuke juga menyoroti perlunya pemeliharaan alat berat yang digunakan untuk pengerukan dan perbaikan saluran air di Jakarta. Ia menekankan pentingnya mendorong Pemprov DKI untuk mencapai hasil yang optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

“Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,” tuturnya.