Rosan Perkasa Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), memberikan sinyal bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan diajak untuk bernegosiasi mengenai utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh di China pada Desember 2025.

“Secepatnya, insya Allah (pada Desember),” kata Rosan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Rosan menambahkan bahwa komunikasi dengan Menkeu Purbaya telah terjalin intensif, dan mereka sedang mempersiapkan proposal restrukturisasi utang Whoosh untuk disampaikan ke pihak China.

“Kita komunikasi terus dengan beliau, dengan Pak Purbaya. Kita duduk dan kita juga sedang memastikan bahwa nanti kita ke China-nya, kita sudah matang proposal ke China-nya,” ujar dia.

Sebagai kepala BKPM dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan menuturkan Indonesia akan mengirimkan tim khusus lebih awal sebelum dirinya dan Purbaya melakukan perjalanan ke China.

“Kita tentunya akan kirim tim advance dulu untuk bicara dengan tim dari China. Tapi nanti gong-nya (negosiasi utang Whoosh), mungkin saya dengan Pak Purbaya,” kata Rosan pula.

Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa mereka telah mengajak Menkeu Purbaya untuk ikut serta dalam negosiasi utang kereta cepat Whoosh.

“Iya, dong (diajak). Pak Purbaya kan Menteri Keuangan. Dia tentu akan masuk di sana,” ujar Pandu di sela-sela Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11).

Sementara itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa ia akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian utang proyek Whoosh.

Menurut Purbaya, diskusi saat ini cenderung difokuskan pada pembagian peran antara pemerintah dan Danantara.

Dalam konteks ini, Kemenkeu akan menanggung bagian infrastruktur proyek, seperti jalan dan rel, sementara urusan rolling stock akan ditangani oleh pihak lain.

Meskipun begitu, Purbaya menyatakan belum ada keputusan final tentang pembahasan ini.

Danantara akan memusatkan perhatian pada peningkatan operasional Whoosh agar lebih efisien dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.

Pemerintah, di sisi lain, akan berfokus pada pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung operasional kereta cepat tersebut.