Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini menyusul insiden ambruknya bangunan pondok pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden menekankan pentingnya peningkatan standar keamanan dan kualitas pengelolaan bagi sekitar 42 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. “Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” kata Mensesneg di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Selain itu, Presiden Prabowo juga menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan penilaian keamanan teknis di lembaga pendidikan berbasis agama serta rumah ibadah lainnya. Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren juga menjadi perhatian agar santri siap menghadapi masa depan. “Dengan jumlah pesantren kita yang cukup besar, kurang lebih ada 16 juta santri, yang Bapak Presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian untuk membekali para santri selain ilmu agama juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi,” tambahnya.

Kementerian PU akan memberikan pelatihan kepada santri dalam bidang konstruksi dan sipil agar mereka dapat berpartisipasi dalam memastikan keamanan bangunan pesantren mereka. “Kita berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU, untuk melatih para santri yang berasal dari pondok pesantren masing-masing untuk dilakukan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi maupun sipil. Yang harapannya, ketika ada proses-proses pembangunan di setiap pondok pesantren masing-masing ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan-bangunan,” kata Mensesneg.

Mensesneg menambahkan bahwa penggunaan APBN akan disesuaikan dengan hasil identifikasi dan verifikasi data yang sedang dilaksanakan oleh instansi terkait. “Kita inventarisasi bersama-sama mana yang secara status itu memungkinkan dan tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya dalam hal ini APBN, mana kala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada ABPN. Jadi nanti kita tunggu, kita hitung bersama-sama dulu,” pungkasnya.

—