Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik korupsi yang meluas di birokrasi dan sektor BUMN serta BUMD. Masalah ini ia sebut sebagai ancaman serius yang memerlukan perhatian segera dari semua pihak terkait.

Prabowo menekankan bahwa perilaku korupsi yang telah mengakar adalah masalah besar yang tidak boleh diabaikan.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” tegas Prabowo saat pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta pada 15 Agustus 2025.

Pemerintah, menurut Prabowo, telah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan dana APBN senilai Rp 300 triliun yang potensial diselewengkan. Dana ini meliputi anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” tambah Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang bisa mengancam stabilitas negara. Pemerintah berencana untuk mengambil langkah-langkah tegas guna menjaga kekayaan nasional.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti ketimpangan ekonomi yang membuat rakyat belum sepenuhnya merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi yang konsisten sebesar 5% selama tujuh tahun terakhir. Masalah sosial seperti kelaparan dan akses kesehatan menjadi fokus utama.

Meskipun ada tantangan, Prabowo memuji pencapaian ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025 dan peningkatan investasi. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” demikian Prabowo menyatakan. (N-7)

—