Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada Triwulan II-2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Menkeu mengatakan, ketidakpastian global, terutama dipengaruhi dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), eskalasi ketegangan geopolitik, dan militer.

“KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan,” kata Menkeu saat memberikan keterangan pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/07).

Menkeu mengatakan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system dilaksanakan Bank Indonesia (BI). Kebijakan sektor keuangan, pengawasan, dan regulasi sektor keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antar lembaga dapat memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

“Namun juga sekaligus yang penting untuk fokus KSSK mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu.

Disebutkan, pada April 2025, Pemerintah AS mengumumkan tarif resiprokal dan retaliasi dari Tiongkok, yang memicu ketidakpastian perekonomian global. Sementara itu, pada Juni 2025 di Timur Tengah terjadi ketegangan geopolitik yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global termasuk AS, Eropa, dan Jepang.

Di sisi lain, ekonomi Tiongkok Triwulan II-2025 tumbuh 5,2%, lebih rendah dari Triwulan I yang sebesar 5,4% (yoy) akibat menurunnya ekspor RRT ke AS. Ekonomi India juga tumbuh yang ditopang oleh investasi.
“Negara-negara berkembang lain juga mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke AS dan perlemahan perdagangan global,” kata Menkeu.

Pada aliran modal, lanjut Menkeu, terjadi pergeseran aliran modal dari AS ke aset yang dianggap aman, terutama aset di keuangan di Eropa dan Jepang serta ke komoditas emas. Pergeseran aliran modal dari AS ke emerging market telah mendorong di satu sisi pelemahan dolar AS terhadap mata uang global.