Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang akrab disapa Rifqi menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai tahapan dan penganggaran yang telah disepakati. Pernyataan itu disampaikan Rifqi merespons wacana penghentian pembangunan IKN dan usulan penurunan status IKN menjadi hanya ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau kami di Komisi II DPR, posisinya adalah melanjutkan agenda yang sudah berjalan, terutama anggaran yang sudah masuk dalam tahapan pembahasan berikutnya di Badan Anggaran. Kami akan terus melakukan pengawasan,” kata Rifqi di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Politisi Partai Nasdem itu menyatakan, pagu indikatif yang telah disetujui untuk Otorita IKN dalam RAPBN 2026 adalah sebesar Rp 5,1 triliun, yang diproyeksikan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN.

Selain itu, Otorita IKN juga mengajukan tambahan anggara sebesar Rp 16 triliun, sehingga total anggaran yang dibahas untuk IKN pada tahun 2026 mencapai Rp 21 triliun.

Disebutkan, pengalokasian anggaran itu mencerminkan komitmen politik pemerintah membangun IKN sehingga diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, terkait kepastian status IKN sebagai ibu kota negara.

“Saya berharap momentum Nota Keuangan dan pidato kenegaraan Presiden di depan DPR dan DPD pada 15 dan 16 Agustus 2025 dapat membawa kepastian soal status IKN,” ujarnya.